Permasalahan Lahan (studi kasus: Tanah Merah)

Tanah Merah yang merupakan tanah sengketa (tidak jelas kepemilikannya) adalah akar dari segala permasalahan yang muncul mengenai permasalahan pembangunan di lahan tersebut. Beberapa permasalahan yang tercipta dari ketidakjelasan kepemilikan tanah tersebut adalah:

1. Akses tanah yang semakin sulit untuk orang miskin

a. Land Market

Harga tanah yang semakin tinggi, akan tetapi semakin banyak warga yang tidak mampu membeli tanah dengan harga tinggi menyebabkan banyak warga yang memilih untuk tinggal menempati tanah orang laiin. Penyebab tingginya harga tanah adalah ketersediaan utilitas yang memadai, kelangkaan tanah, dan tingginya keinginan-kebutuhan warga akan tanah. Hal tersebut dialami oleh warga Tanah Merah. Sebagian besar warga tanah merah merupakan warga kelas menengah kebawah, yang memiliki affordabilitas akan tanah yang rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk menempati lahan orang lain, yang notabene-nya termasuk lahan sengketa karena ketidakjelasan tanah apakah tanah milik badan pengurus peninggalan Belanda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau PT. Pertamina. Semakin tingginya harga tanah dan semakin tinggi kebutuhan akan tanah/lahan, dengan affordabilitas masyarakat akan tanah yang rendah, akan sangat mempersulit akses tanah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

a. Informal Development Land

Pembangunan informal (ditanah yang bukan kepunyaannya) yang dilakukan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan untuk pihaknya sendiri juga terjadi di Tanah Merah. Tahun 1970, PT. Pertamina, menempati lahan Tanah Merah dan membangun Depo Pertamina di tanah yang bukan miliknya. Hingga kini, Depo tersebut semakin mengalami perluasan dengan kepemilikan tanah yang masih sengketa. Pihak PT. Pertamina sendiri tidak memiliki surat kepemilikan tanah. Perluasan secara berkala Depo Pertamina ini sangat merugikan warga di Tanah Merah karena lahan permukiman mereka terambil, padahal warga tanah merah, yang sama-sama tidak memiliki akte kepemilikan tanah, telah lebih dulu menempati lahan di Tanah Merah tersebut, yaitu dari tahun 1965. Hal ini tentu saja membuat semakin sulit akses tanah bagi warga Tanah Merah itu sendiri.

Depo PT. Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara (area Tanah Merah)

www.media.vivanews.com

1. Kesulitan mendapat tanah untuk kepentingan umum

Tanah Merah yang sebenarnya merupakan wewenang Badan Pengurus Peninggalan Milik Belanda dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, pada kenyataannya telah disabotase oleh warga untuk menjadi area permukiman ilegal mereka dan disabotase juga oleh pihak PT. Pertamina yang membangun Depo Tanah Merah tersebut. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan Badan Pengurus Peninggalan Milik Belanda untuk menjadikan Tanah Merah sebagai lahan untuk pembangunan kepentingan umum, misal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, hingga taman kota, alun-alun, dan lain-lain, melihat pada kenyataannya DKI Jakarta sangat membutuhkan ruang terbuka dan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan warga dan kehumanisan kota.

2. Spekulasi tanah yang tidak terkontrol

Di tanah merah, dikarenakan kepemilikan tanah higga kini tidak ada kejelasan, maka spekulasi tanah di Tanah Merah pun kian marak. Banyak pihak yang mengaku tanah tersebut merupakan tanah miliknya, namun tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut. Hal ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata di Tanah Merah, ada lahan yang dibangun untuk permukiman, namun ada juga lahan yang dibiarkan dan dijadikan arena kumuh.